Dilansir dari : ambrokerindonesia.id Indonesia, sebagai negara yang rawan bencana, memerlukan kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi masyarakatnya. Namun, efektivitas hukum bencana di Indonesia seringkali dihadapkan pada tantangan dinamika politik yang kompleks. Artikel ini akan mengupas tuntas dinamika politik yang memengaruhi efektivitas hukum bencana di Indonesia.
Dinamika Politik yang Memengaruhi Efektivitas Hukum Bencana:
- Kepentingan Politik dalam Pengambilan Keputusan:
- Keputusan terkait penanggulangan bencana seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, seperti pencitraan dan dukungan elektoral.
- Hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
- Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga:
- Penanggulangan bencana melibatkan berbagai lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi.
- Anggaran dan Alokasi Sumber Daya:
- Alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana seringkali tidak memadai atau tidak tepat sasaran.
- Dinamika politik dapat memengaruhi prioritas anggaran dan alokasi sumber daya.
- Penegakan Hukum yang Lemah:
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait penanggulangan bencana seringkali lemah.
- Hal ini dapat mengurangi efek jera dan menghambat upaya mitigasi bencana.
- Partisipasi Masyarakat yang Terbatas:
- Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana seringkali terbatas.
- Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Baca Juga : Menakar Efektivitas Hukum Bencana: Dinamika Politik di Indonesia
Upaya Meningkatkan Efektivitas Hukum Bencana:
- Penguatan Kerangka Hukum:
- Merevisi dan memperbarui peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana agar lebih komprehensif dan efektif.
- Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga:
- Membangun mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif antar lembaga pemerintah.
- Transparansi dan Akuntabilitas:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya penanggulangan bencana.
- Penegakan Hukum yang Tegas:
- Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait penanggulangan bencana.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat:
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana.